Target Surplus Beras 30%

Jabar Keteteran Capai Target Surplus Beras 30%


Oleh

Rabu, 12 Oktober 2011 | 07:15 WIB



Berita Terkait
Penyerapan Pembelian Beras Di Jabar Rendah
Bulog Jabar Gelar Operasi Pasar
Petani Jabar Malas Jual Beras Ke Bulog
RI-Turki Tingkatkan Kerja Sama Industri Dan Teknologi
Usulan Lembaga Pengawas Peralihan Lahan Disetujui



BANDUNG: Rangkuman berita ekonomi-bisnis media massa cetak harian yang beredar di Bandung hari ini, antara lain Pemprov Jabar akui menghadapi banyak kendala dalam merealisasikan target pencapaian surplus beras dan mesin tua masih menjadi para pengusaha TPT di Jabar. Berikut rangkumannya.

SURPLUS BERAS: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui menghadapi banyak kendala dalam merealisasikan target pencapaian surplus beras yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30% dari surplus nasional sebanyak 10 juta ton beras pada 2014 mendatang.

Adapun faktornya antara lain tingginya alih fungsi lahan, menurunnya kesuburan tanah, buruknya infrastruktur jaringan irigasi, meluasnya area yang berpotensi terkena gangguan bencana alam, sarana dan alat mesin pertanian yang mahal.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, Pemprov Jabar melakukan kesepakatan bersama para kepala daerah (MoU) yang dilakukan di Hotel Grand Aquila, kemarin.

"Beberapa waktu lalu kita melakukan rapat dengan Menteri Pertanian dan Perekonomian. Dalam rapat itu, pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2014 mendatang surplus beras meningkat hingga 10 juta ton pada tahun 2014 mendatang. Jabar yang merupakan lumbung padi ditargetkan menyumbang surplus nasional sebesar 30% atau sebanyak 2,9 juta ton. Untuk mengejar target ini,tentunya diperlukan rencana strategis. MoU ini merupakan salah satu komitmen kita untuk mendukung target surplus nasional," tegas Heryawan usai menandatangani MoU kemarin. (Seputar Indonesia Jabar)

PAJAK KOS: Bagi masyarakat pemilik usaha kos dan rumah kontrakan harus bersiap-siap menyediakan dana untuk pajak. Sebab, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sedang mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Rumah Kos dan Kontrakan.
Walaupun raperda ini baru akan diusulkan pada 2012 atau 2013, Pemkot Cirebon mulai menyosialisasikannya dari sekarang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Hasanudin Manap mengatakan,Pemkot Cirebon menilai pengenaan pajak pada rumah kos dan kontrakan dianggap bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Tapi, kata dia, sejauh ini berapa besaran yang harus dibayarkan pemilik kos dan rumah kontrakan belum dibahas secara rinci. “Besarannya masih dalam pembahasan, tapi yang jelas nominalnya kecil,” kata dia, kemarin. (Seputar Indonesia Jabar)

KENDALA MESIN: Kemampuan permesinan masih menjadi kendala yang dihadapi oleh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Mesin yang relatif tua dinilai menyulitkan efisiensi dan diversifikasi produk.
"Data terakhir menunjukkan, lebih dari 80% mesin TPT telah berusia lebih dari 20 tahun sehingga terjadi inefisiensi dalam proses produksi," kata Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian, Arryanto Sagala, dalam Seminar Tekstil Nasional 2011 di Balai Besar Tekstil Bandung, Selasa (11/10). (Pikiran Rakyat)