Wakil Menteri Lagi Dengan Muka Baru

SBY Isi Tiga Pos Wakil Menteri Lagi Dengan Muka Baru


Oleh Irsad Sati

Sabtu, 15 Oktober 2011 | 22:36 WIB



Berita Terkait
Wiendu Diminta Menciptakan Pendidikan Yang Berbudaya
No Wamen No Cry
Tiga Pos Wakil Menteri Dirotasi
Kemdiknas Akan Berubah Jadi Kemdikbud
Lima Calon Menteri Deklarasikan Pos Mereka




BOGOR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan tiga wakil menteri baru di pos Kementerian Pertanian, Kemendiknas dan Kemen PAN yang diisi oleh Rusman Heriawan, Rindu Nurianti, dan Eko Prasodjo.

Rusman mengisi pos yang ditinggalkan Bayu Khrisnamurti, Rindu mengisi pos baru bidang Kebudayaan sebagai pemekaran Wakil Mendiknas menjadi dua, dan Eko menempati pos baru yang dibuat di Kemen PAN.

Ketiganya dipanggil Presiden Yudhoyono ke kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, setelah memanggil tiga Wakil Menteri baru lainnya pada hari ini.

Rusman mengatakan dirinya ditugaskan untuk membantu tugas mentan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Khususnya bisa mencapai surplus beras 10 juta ton pada 2014, kemudian swasembada yang lain. Ini penting untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk jamin 240 juta lebih penduduk," katanya seusai diterima Presiden, hari ini.

Dalam hal ini, menurut Rusman, dirinya bersama mentan akan merumuskan lebih lanjut terkait rencana jangka pendek dan panjang untuk mencapai sasaran itu sebagaimanan yang menjadi harapan Presiden Yudhoyono.

Sementara itu, Rindu mengatakan ada tiga amanat penting yang disampaikan kepala negara terkait dengan tugas sebagai Wakil Mendiknas bidang Kebudayaan.

Hal itu, tuturnya, tentang perlu kebudayaan mendapatkan ruang yang lebih luas dalam sistem pendidikan generasi bangsa, perlunya perumusan kebijakan dan program strategis bidang kebudayaan dan membantu Mendiknas untuk merumuskan agar membentuk budaya ke depan bisa menjadi salah satu faktor akselerasi untuk mencapai kesejahteraan.

Wakil Menteri PAN Eko Prasodjo mengatakan dirinya diminta membantu MenPAN untuk melakukan penataan birokrasi untuk mempercepata gerak pembangunan nasional.

Presiden menginginkan bagaimana menciptakan pembangunan yang efektif dan akuntabel. Salah satunya perbaikan proses kebijakan publik di sektor pemerintahan, perbaikan proses pelayanan, reformasi kepegawaian," ujarnya pula. (sut)